Informasi yang Benar
Mencerdaskan Bangsa

Potensi Perkebunan Sukabumi Belum Tergarap Maksimal

Selasa, 28 Juni 2016 - 02:29:54 WIB
Potensi Perkebunan Sukabumi Belum Tergarap Maksimal
© Humas Pemkab Sukabumi
Bupati Sukabumi H. Marwan Hamami pada acara Musyawarah/Rapat Anggota Tahunan Gabungan Pengurus Perkebunan (Gpp) Jabar Banten Cabang Sukabumi Dan Pengukuhan Pengurus Baru Gpp Jabar –Banten Tahun 2015 -2020, di Bale Riung PTPN VIII Perkebunan Sukamaju, Kecamatan Cibadak, Kamis (26/05).

Kurang lebih dari 25 persen luas Wilayah Kabupaten Sukabumi yakni sekira 101.000 hektar, 57.000 hektar diantaranya merupakan perkebunan besar swasta dan negara.

Dengan potensi sumber daya alam yang besar ini, perkebunan menjadi sektor yang sangat diharapkan mampu memberikan kontribusi besar dalam meningkatkan perekonomian daerah dan membantu menangani masalah lapangan kerja, pengentasan kemiskinan, penyediaan pangan, pelestarian lingkungan, serta pemerataan pembangunan.

Demikian dikatakan Bupati Sukabumi H. Marwan Hamami pada acara Musyawarah/Rapat Anggota Tahunan Gabungan Pengurus Perkebunan (Gpp) Jabar Banten Cabang Sukabumi Dan Pengukuhan Pengurus Baru Gpp Jabar –Banten Tahun 2015 -2020, di Bale Riung PTPN VIII Perkebunan Sukamaju, Kecamatan Cibadak, Kamis (26/05).

Namun demikian kata H. Marwan Hamami usaha perkebunan tidaklah selalu berjalan mulus, kendala dan tantangan silih berganti dihadapi, seperti nilai komoditas perkebunan fluktuatif yang dipengaruhi langsung oleh nilai komoditas lainnya dan kondisi perekonomian global.

"Persoalan menjadi semakin berat ketika menghadapi tuntutan kenaikan upah tenaga kerja. Selalu naiknya harga sarana produksi, kewajiban perpajakan sampai dengan masalah perubahan iklim yang berpengaruh terhadap Kontinuitas teknis dan produksi. Masalah tersebut banyak menyebabkan pelemahan kinerja usaha perkebunan,"terangnya.

Sehingga lanjut H. Marwan Hamami banyak perkebunan mengalami penurunan kualitas operasional pengelolan usaha dan berakibat pada penurunan produktifitas, merosotnya pendapatan, ketidakmampuan penyesuaian upah, pelemahan pemberdayaan masyarakat sampai dengan kurang optimalnya pemanfaatan lahan.

"Pelemahan ini banyak memunculkan isu penelantaran kawasan dan ketidakpekaan perusahaan dalam menangani masalah sosial masyarakat sekitar perkebunan,"imbuhnya.(kominfokabsi)